Bentuk dan Sistem Pemerintahan Negara Indonesia

Lanjutan tulisan “Apa Indonesia?”

Pada prinsipnya, sebuah negara terbentuk dan terbangun untuk memungkinan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin agar rakyat dapat terkabul keinginan-keinginannha secara maksimal. Tujuan dibentuknya Indonesia sebagaimana tercantum dalam UUD’45 adalah untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Negara juga berfungsi untuk melaksanakan penertiban (law and order) dan menjaga keamanan sekaligus pertahanan, yang membuat negara bisa memaksa dan memonopoli. Di sinilah sering terjadi timbulnya masalah, alasan ketertiban, keamanan, dan pertahanan selalu digunakan untuk memaksa dan memonopoli hingga melupakan tugas negara untuk menjaga kebebasan rakyatnya.

Memperhatikan struktur kekuasaan negara yang sesuai dengan kesepakatan Sumpah Pemuda, Pancasila, dan UUD’45 maka jelas rakyat Indonesia berada di puncak kekuasaan tertinggi. Bentuk kerajaan sudah pasti tidak sesuai dengan kesepakatan pembentukan Indonesia, karena rakyat yang berkuasa sehingga tidak bisa ada raja yang berkuasa. Lagi pula, Indonesia terbentuk bukan lewat perebutan kekuasaan atau penjajahan, tetapi lewat kesepakatan bersama, sehingga semua rakyat Indonesia memiliki kekuasaan yang sama dan tidak ada yang berkuasa atas yang lain serta tidak berhak menjajah yang lain. Kerajaan-kerajaan dan kekuasaan-kekuasaan lain yang sifatnya regional dan ada di Indonesia sebelumnya tidak lagi memiliki hak atas Indonesia karena sudah dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia dan memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi kedaulatan rakyat Indonesia. Jika pun masih ada, maka sifatnya lebih kepada pelestarian budaya lokal yang menjadi bagian dari keragaman budaya Indonesia serta menjadi bagian dari sejarah Indonesia.

Sebab rakyat berkuasa dan memiliki hak serta kewajiban yang sama, maka siapapun yang menjadi pemimpin manajemen negara alias pemerintahan haruslah rakyat Indonesia sendiri yang mengajukan calon-calon pemimpin manajemen negara dan memilihnya serta menentukannya secara adil dan mufakat. Siapapun berhak untuk menjadi pemimpin manajemen negara bila diajukan, dipilih, dan disepakati oleh seluruh rakyat Indonesia. Walaupun demikian, tidak bisa calon-calon pemimpin manajemen negara ini ditentukan hanya oleh segelintir kelompok saja tanpa persetujuan rakyat, ataupun mengajukan diri untuk dipilih tanpa sebelumnya diajukan oleh rakyat. Kehendak rakyat harus diwujudkan oleh siapapun pemimpin manajemen negara yang terpilih, bukan kehendak pribadi/kelompok saja. Oleh karena itu, siapapun yang terpilih menjadi pemimpin manajemen negara Indonesia adalah seorang mandataris rakyat, bukan penguasa. Dengan demikian, republik merupakan bentuk negara yang paling tepat dan sesuai bagi Indonesia hingga saat ini, kecuali ada perkembangan terbaru yang lebih tepat dalam bentuk-bentuk negara.

Di sinilah maka sebenarnya patut dipertanyakan di mana kemudian dan posisi partai, sebab Indonesia tidak mengenal partai di awal kesepakatan, dan pada praktek yang dilakukan oleh partai sudah bertentangan dengan ideologi dan dasar negara. Partai sudah melangkah kedaulatan rakyat dengan mengambilalih kekuasaan rakyat meskipun dengan dalih mewakili rakyat. Rakyat yang menjadi anggota partai jumlahnya sangat sedikit jika dibandingkan secara keseluruhan, dan tidak pernah ada mandat yang diberikan oleh rakyat kepada partai untuk mewakilkan rakyat di dalam menguasai pemerintahan, mencalonkan wakil-wakil rakyat, dan calon Presiden. Rakyat tidak pernah dilibatkan dan atau memiliki hak menentukan urusan partai, sehingga partai juga tidak memiliki hak untuk menentukan urusan rakyat di dalam pemerintahan.

Faktor lain yang perlu dipertimbangkan lainnya adalah keragaman yang membentuk Indonesia yang tidak bisa dihilangkan begitu saja dan disamakan. Setiap wilayah memiliki masyarakat, suku bangsa, budaya, sejarah, dan budaya masing-masing dengan segala kelebihan Dan kekurangannya masing-masing juga. Untuk mengakomodir keragaman ini, maka bentuk negara kesatuan dan serikat bisa sama-sama digunakan di dalam penerapannya dan sama-sama memiliki resiko. Perdebatan mengenai bentuk negara kesatuan dan federasi ini belum tuntas dan seharusnya masih terus dipikirkan dan dipertimbangkan.

Negara kesatuan, baik yang sentralisasi maupun desentralisasi, selama tidak ada pengaturan manajemen yang adil dan merata yang dilakukan oleh pusat, maka akan terjadi ketimpangan-ketimpangan di sana-sini. Salah satu resiko yang nyata berdasarkan pengalaman buruk sentralisasi di Indonesia adalah ketika pusat menyamaratakan kelebihan dan kekurangan satu wilayah saja, akan membuat masalah bagi wilayah-wilayah yang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Fokus terhadap wilayah-wilayah tertentu juga akan membuat wilayah lain terabaikan dan kemungkinan “ketidakrelaan” untuk “berbagi” dengan wilayah lain juga adalah resiko yang perlu dipertimbangkan, yang bisa menjadi resiko terjadinya perpecahan. Sedangkan desentralisasi yang tidak disiapkan dengan baik, seperti otonomi daerah, juga bisa membuat sulitnya pusat membantu menyelesaikan masalah-masalah di setiap daerah, dan kemungkinan terbangunnya kekuasaan-kekuasaan baru di setiap daerah karena kepentingan-kepentingan sangat besar. Oleh karena itu, pimpinan manajemen pusat (pemerintahan pusat) benar-benar harus diangkat dan disetujui oleh semua serta memiliki kualitas tinggi yang mampu mengakomodir kebutuhan semua secara adil dan merata tanpa mengabaikan atau mementingkan pribadi/kelompok/golongan/suku/wilayah tertentu atau bersifat otoriter yang membentuk tirani kekuasaan yang memaksakan kehendak, namun bila terjadi maka pasti melanggar kedaulatan dan kekuasaan rakyat.

Bentuk negara federasi memberikan peluang kepada negara-negara bagiannya yang tergabung dalam serikat untuk bebas, merdeka, dan berdaulat untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat negaranya masing-masing sesuai kebutuhan dan keinginan rakyat di negara-negara bagian tersebut. Hal ini tidak kemudian berarti bahwa setiap negara bagian ini bisa memisahkan diri begitu saja, tetapi tetap terikat di dalam sebuah kesatuan serikat yang berada di pusat. Namun, bentuk negara federasi ini bisa membuat terjadinya kesenjangan di antara negara-negara bagian. Belum tentu sebuah negara bagian memiliki kemampuan manajemen pemerintahan dan pengelolaan sumber daya yang sama, dan juga belum tentu memiliki sumber daya yang sama besar dan sama baiknya. Bentuk federasi ini bisa mempersulit tujuan kesepakatan untuk mencapai kemakmuran bersama karena tidak bisa “diwajibkan” untuk saling membantu. Jika pemerintah pusat tidak mampu membantu, maka belum tentu ada negara-negara bagian lain yang mau dan bisa membantu.

Untuk memudahkan membayangkannya adalah lewat sebuah korporasi besar yang memproduksi berbagai jenis produk berbeda. Korporasi yang berbentuk kesatuan, hanya akan membentuk divisi-divisi yang manajemennya diatur oleh Pusat. Saling subsidi silang bisa langsung dilakukan oleh Pusat manajemen, keuntungan dari seluruh hasil produksi meski berbeda produk adalah keuntungan bersama, sedangkan kerugiannya juga merupakan kerugian yang harus ditanggung bersama. Manajemen pusat menjadi penentu dan penanggungjawab atas keuntungan dan kerugian yang terjadi. Sementara bila korporasi itu berbentuk serikat, maka dibentuk anak-anak perusahaan yang masing-masing bertanggungjawab di dalam pengelolaannya. Keuntungan dan kerugian menjadi tanggung jawab dan resiko masing-masing anak perusahaan, sementara pusat tergantung pada jumlah kepemilikan saham di anak-anak perusahaan tersebut. Pusat tidak bisa langsung menentukan anak-anak perusahaan ini untuk melakukan subsidi silang, tetapi akan sangat tergantung kepada apa yang dimiliki dan kemauan Pusat untuk membantu.

Kombinasi negara kesatuan dan federasi juga bukanlah hal yang tidak mungkin untuk dilakukan, tergantung kepada keinginan dari rakyat masing-masing wilayah yang tidak sama antara satu dan lainnya. Sebuah perusahaan korporasi yang besar bisa memiliki anak-anak perusahaan yang mandiri dan bisa juga memiliki perusahaan yang memproduksi berbagai jenis produk berbeda, tergantung kepada manajemen pengelolaannya di pusat. Tentunya bukan berarti tidak memiliki resiko, ada banyak resiko yang harus dihadapi terutama soal kesiapan secara yuridis serta sistem alur manajemen (pemerintahan) yang diterapkan.

Jadi, dengan keunikannya Indonesia maka sulit sekali untuk menentukan apakah menjadi negara kesatuan atau federasi. Sama-sama bisa diterapkan dan sama-sama memiliki kekurangan dengan resikonya masing-masing. Untuk itu perlu dipikirkan lebih lanjut bagaimana mengatasi kekurangan dan memperkecil resiko. Kembali kepada kekuasaan berada di tangan rakyat, maka hendaknya rakyat Indonesia diberikan kekuasaan penuh untuk menentukan sendiri bagaimana bentuk negara dan sistem pemerintahan yang diinginkan, bukan yang sudah ada Dan ditentukan. Sehingga, apa pun kemudian yang paling banyak dipilih menjadi tanggung jawab dan resiko rakyat sendiri. Tidak perlu takut dengan melanggar kesepakatan untuk menjadi satu Indonesia, karena pemilihan ini dilakukan oleh rakyat Indonesia yang sepakat untuk menjadi Indonesia dan memiliki kesepahaman yang sama dalam dan untuk Indonesia. Satu, persatuan, bisa dalam bentuk negara Kesatuan ataupun Negara Serikat.

Yang perlu dikhawatirkan adalah sifat-sifat feodalisme yang mengakar dan membudaya di Indonesia yang tentunya tidak bisa hilang begitu saja. Sifat-sifat ini jelas tercermin di dalam kehidupan keseharian, pemerintahan, politik, dan bahkan di dalam cara beragama, di mana “pemujaan” dan perlakuan istimewa terhadap seseorang masih sangat kuat. Bahkan para tokoh masyarakat dan pemimpin pemerintahan pun mempraktekkannya secara nyata, partai yang mengusung idealisme demokrasi pun jelas menunjukkan sifat-sifat feodalisme di dalam prakteknya.

Jumlah rakyat yang masuk ke dalam kategori audience people (manusia penonton), yang hanya meyakini apa yang ditontonnya tanpa mencari tahu kebenaran dan sulit menerima kebenaran, serta senang menjadi tontonan juga menjadi ancaman. Ini menjadi bukti pembodohan yang berlangsung lama dan kebodohan yang sudah mendominasi, sehingga mudah sekali digiring oleh kepentingan-kepentingan. Sifat feodalisme dan audience people ini juga bisa menjadi keuntungan untuk bisa menggiring kembali rakyat Indonesia kembali kepada “jalurnya”, namun sangat tergantung kepada tokoh-tokoh masyarakat, ulama, dan media massa. Bersediakah mereka melakukannya untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia?

Tentunya tidak semudah itu mengingat partai sudah sangat mendominasi Indonesia. Peranan partai harus dikurangi dengan mengembalikan kembali kedaulatan rakyat Indonesia. Partai hanya lembaga politik yang memiliki idealisme-idealisme masing-masing yang boleh memberikan masukan kepada rakyat dan pemerintah, namun tidak memiliki hak untuk mengatur rakyat dan pemerintah, apalagi menguasai rakyat dan pemerintah. Semua harus dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, tidak ada kepentingan partai yang harus dipenuhi rakyat, dan adalah kewajiban bagi semua untuk mendahulukan kepentingan rakyat bersama. Sistem demokrasi yang ada di Indonesia bukan melalui partai, tetapi langsung oleh rakyat karena rakyatlah yang berkuasa penuh.

Bersambung….

Salam hangat selalu,

Mariska Lubis

About bilikml

Saya adalah saya yang memiliki cinta untuk semua. Biarlah semua yang saya tulis menjadi ibadah, hormat, dan pengabdian kepada Yang Maha Kuasa agar berguna dan bermanfaat bagi semua yang saya cintai, Indonesia. Long lasting love for lust.... Freedom toward never ending and never last happiness.
This entry was posted in Perubahan, Politik and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

3 Responses to Bentuk dan Sistem Pemerintahan Negara Indonesia

  1. hexair says:

    Partai itu adalah turunan dari logika ‘trias politica’, merupakan saluran politik bagi warga negara, dengan aspirasi tertentu, sebagai cara parlementarian untuk mengubah kebijakan politik & ekonomi. Jika kita melihat sejarah partai/party dalam skala yang lebih luas di dunia ini maka keberadaannya ada sejak dikenalnya logika ‘state’ & ‘ideologi’ itu sendiri. Dulunya aspirasi selalu bersifat hirearkis, dari atas ke bawah, oleh segelintir elit (raja, bangsawan, tokoh agama) dan membuat masyarakat kehilangan hak bersuaranya. Tidak jarang, para elit itu bertikai sendiri dan memicu perang yang di dalamnya melibatkan rakyatnya pula. Ketika terjadi revolusi pemikiran modern di Eropa (renaisance), akhirnya dipakailah model trias politica (yunani) karena dianggap paling pas dengan semangat ‘liberty’. Mulailah dikenal paham ‘demokrasi’ sekaligus menandai runtuhnya era oligarki. Hingga saat ini belum ada cara lain dalam menopang demokrasi selain sistem kepartaian.

    Wacana federasi di Indonesia pernah muncul di awal-awal berdirinya Republik ini. Tapi karena syarat-syaratnya dianggap belum memadai maka elit-elit politik kita pada saat itu memilih model sentralisasi. Ketika Ryaas Rasyid mencetuskan ide ‘otonomisasi daerah’ pasca runtuhnya orde baru sebenarnya juga bukan barang baru sebab Bung Karno dan Bung Hatta juga telah menggagasnya sebagai bentuk yang ideal (anda bisa lihat di beberapa artikel & wawancara dengan mereka mengenai issue ini). Namun setelah lebih dari 1 dekade perjalanan otonomi daerah, persoalan pemerataan, kemiskinan, korupsi, pelanggaran HAM hingga kerusakan lingkungan masih saja ada bahkan dalam skala yang lebih luas serta massif. Otonomisasi di daerah, terlepas dari sudut mana kita memandangnya, kondisi saat ini barangkali masih sesuai -dengan analisa Bung Karno & Bung Hatta sebagai kondisi yang belum memadai.

    Saya berandai andai, jika Orde Lama tidak dikudeta dan ideologi ‘trisakti’ dan ‘koperasi’ terus diterapkan, akan sekuat apakah kita saat ini? Beberapa catatan kritis mengenai dampak ‘pembangunisme’ gaya Soeharto, termasuk politik ‘massa mengambang’nya, memberikan kita alasan mengapa rakyat atau daerah tidak pernah siap untuk mengatur dirinya secara mandiri. Walau kesimpulan ini terlalu sederhana sebab banyak juga kontrak-kontrak investasi di daerah, seperti freeport di Irian jaya, yang justru ditandatangani di era Soekarno, namun setidaknya kita mesti melihat lebih luas bahwa 32 tahun pemerintahan Orde Baru punya andil lebih besar menciptakan kondisi perpolitikan & Ekonomi kita yang jika mengutip ungkapan Arief Budiman sebagai “lingkaran setan & birokratik rente”.

    Menurut saya pribadi, persoalannya bukan pada sistem pemerintahan apakah kesatuan atau federasi atau apa. Kita mesti sadar bahwa, di dalam perspektif ekonomi politik, segala sesuatu adalah saling berkaitan dan membentuk realitas saat ini. Republik Indonesia lahir sebagai respon atas kolonialisme Eropa, dan dalam perjalanannya pun kita melihat bahwa kepentingan & kendali ‘asing’ atas negeri yang teramat kaya ini masih sangat besar. Dalam wacana yang lebih luas tentang imprealisme, sebagai warga negara yang dikategorikan sebagai ‘negara dunia ketiga’, pandangan kita mesti lebih jeli lagi melihat bahwa tidak mungkin kita bebas dengan mudah dari kepentingan asing tersebut. Dan masalah paling mendasar dari Republik ini adalah tidak adanya lagi suatu ideologi & kepemimpinan yang merekatkan & menggerakkan kita secara bersama sama. Sewaktu Ibu Megawati menggantikan Gusdur sebagai presiden, banyak orang menaruh harap beliau mampu mengembalikan arah perjuangan bangsa sebagaimana yang telah ditancapkan oleh Bung Karno, Hatta & Syahrier. Namun kita sangat ingat bagaimana dengan mudahnya dia melepas aset-aset strategis bangsa dan membuka selebar-lebarnya penanaman modal asing di tengah rakyat yang sama sekali belum siap dengan liberalisme ekonomi dan globalisasi.

    What is to be done, mengutip adagium Lenin yang sangat masyur ini, dan melihat konteks pilpres 2014 yang sebentar lagi berlangsung, siapa pun calonnya di bursa politik, mesti memiliki kesadaran akan realitas ini dan tahu apa yang mula mula harus dilakukan. Saya menangkap maksud anda, dan banyak dari kawan-kawan yang menggelisahkan hal yang sama bahwa kita lagi-lagi melihat bagaimana elite elit metropolitan seolah olah selalu saja tidak memiliki kerangka pembangunan untuk ditawarkan kepada kita. Sementara itu, rakyat pun tampak masih tidak mengerti kebutuhannya akan suatu kerangka pembangunan atau meminjam istilah anda sebagai ‘audience people’. Partai yang seyogyanya melakukan pendidikan politik selama ini juga pura pura gila. Tapi beberapa waktu yang lalu saya menonton suatu acara di canel National Geographic, di Amerika sendiri, jika tidak dalam masa menjelang pilpres atau pilgres kantor kantor partai juga pada tutup (gila juga hehehe).

    Namun sebagai bahan renungan kita bersama, di Pilipina, jumlah hektar kebun kelapa mereka jauh lebih kecil ketimbang kita tapi mereka menguasai 80% pasar olahan berbahan kelapa di dunia. Jika di Indonesia produk olahan kelapa baru 30 item mereka sudah menemukan lebih dari 300 jenis produk. Saya pernah berdiskusi dengan beberapa pihak yang sangat memahami kondisi sosiologis di sana dan saya kemudian memahami mengapa pertumbuhan ekonomi mereka bisa semaju itu. Ketika Revolusi Bunga berlangsung, pergerakan yang dimotori oleh para pemuda dan gereja masih berlangsung hingga sekarang dan merembes ke sektor-sektor strategis termasuk parlemen. Ke bawah mereka melakukan pemberdayaan dan ke atas mereka ikut masuk merebut posisi posisi strategis. Seorang pendeta atau aktivis Pemuda mengenal prinsip ‘bunuh diri kelas’ yakni apapun latar belakang sosial ekonomi seorang pendeta ataupun aktivis maka ketika dia dikirim ke suatu daerah pemberdayaan maka dia harus hidup mati di situ hingga tujuan ideologis berhasil atau dilanjutkan oleh kader-kader lainnya. Begitu pula dengan tingginya tingkat kesadaran politik di sana, seorang yang hendak masuk ke bursa politik entah sebagai legislatif ataupun eksekutif wajib menyampakan gagasan dan manifesto politiknya secara intens kepada masyarakat sekurang kurangnya 5 tahun sebelum bursa politik dibuka baik dalam bentuk buku ataupun jurnal ilmiah di media cetak.

    Penggalan penggalan kisah di negeri tetangga ini tentu sangat terbalik dengan kisah kisah di negeri kita sendiri. Walaupun dulu kita juga mendengar dari orang-orang tua kita di kampung dan lembaran artkel artikel usang bagaimana majunya pergerakan sosial dulu di negeri kita sendiri. Namun terlepas romantisme sejarah dan kecemburuan kita akan tajamnya pergerakan tetangga, tidak salahnya kita mengingat kembali Firman Tuhan… “Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah; dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hamba-Nya”. Serta sabda nabi Muhammad SAW apabila ada orang bertanya kepadanya dimana beliau selalu berada, nabi menjawab, “Carilah aku di antara orang-orang yang lemah diantara kamu. Carilah aku ditengah-tengah kelompok kecil diantara kamu.” Nabi sering berdoa kepada Allah dengan doa berikut,”Ya Allah, hidupkanlah aku sebagai orang miskin, matikan aku sebagai orang miskin dan bangkitkan aku pada hari kiamat juga bersama-sama orang miskin.”

    Salam Indonesia Bangkit

    • bilikml says:

      Terima kasih untuk opininya, luar biasa. Mari kita rebut dulu kekuasaan Indonesia ini karena kita adalah rakyat yang berkuasa, bukan partai-partai ataupun segelintir orang. Kita tata kembali semuanya dengan sebuah sistem yang benar pro rakyat.

      Salam hangat.

  2. Pingback: Yang Penting Calonnya!!! | Bilik ML

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s