Urutan Pemegang Kekuasaan Negara Indonesia

Lanjutan tulisan “Apa Indonesia?” dan “Bentuk Dan Sistem Pemerintahan Indonesia“.

Mengacu kepada dasar negara UUD’45 maka kedaulatan dan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat.

Negara > Rakyat
RT > Ketua RT
RW > Ketua RW
Kelurahan/Desa > Lurah/Kepala Desa
Kecamatan > Camat
Kabupaten/Kota > Bupati/Walikota
Propinsi > Gubernur
Nasional > Presiden

Rakyat : Pemegang kekuasaan tertinggi sebagai pemilik Indonesia.

Ketua RT: Pelayan rakyat di Tingkat RT yang dicalonkan dan dipilih oleh rakyat, mendapatkan mandat dari rakyat untuk bekerja mengatur, mengurus, melayani kepentingan serta kebutuhan administratif dan pelayanan masyarakat (public service), menjaga keamanan rakyat dan negara, dan asset milik rakyat dan negara, membantu menegakkan keadilan dan pencapaian kemakmuran dalam hal pengelolaan asset milik rakyat dan negara, dan mempertanggungjawabkannya langsung kepada rakyat di kawasan lingkungan RT.

Ketua RW: Pelayan rakyat di Tingkat RW yang dicalonkan dan dipilih oleh rakyat, mendapatkan mandat dari rakyat untuk bekerja mengatur, mengurus, melayani kepentingan serta kebutuhan administratif dan pelayanan masyarakat (public service), menjaga keamanan rakyat dan negara, dan asset milik rakyat dan negara, membantu menegakkan keadilan dan pencapaian kemakmuran dalam hal pengelolaan asset milik rakyat dan negara, dan mempertanggungjawabkannya langsung kepada rakyat di kawasan lingkungan mulai dari RT hingga RW.

Lurah/Kepala Desa : Pelayan rakyat di Tingkat Kelurahan/Desa yang dicalonkan dan dipilih oleh rakyat, mendapatkan mandat dari rakyat untuk bekerja mengatur, mengurus, melayani kepentingan serta kebutuhan administratif dan pelayanan masyarakat (public service), menjaga keamanan rakyat, negara, dan asset milik rakyat dan negara, membantu menegakkan keadilan dan pencapaian kemakmuran dalam hal pengelolaan asset milik rakyat dan negara, dan mempertanggungjawabkannya langsung kepada rakyat di kawasan lingkungan mulai dari RT, RW, hingga Kelurahan/Desa.

Camat : Pelayan rakyat di Tingkat Kecamatan yang dicalonkan dan dipilih oleh rakyat, mendapatkan mandat dari rakyat untuk bekerja mengatur, mengurus, melayani kepentingan serta kebutuhan administratif dan pelayanan masyarakat (public service), menjaga keamanan rakyat dan negara, dan asset milik rakyat dan negara, membantu menegakkan keadilan dan pencapaian kemakmuran dalam hal pengelolaan asset milik rakyat dan negara, dan mempertanggungjawabkannya langsung kepada rakyat di kawasan lingkungan mulai dari RT, RW, Kelurahan/Desa hingga Kecamatan.

(DPRD Tingkat II : Jembatan penghubung rakyat yang dicalonkan dan dipilih oleh rakyat untuk bekerja sebagai penghubung rakyat dengan pelayan-pelayan masyarakat dalam hal kepentingan serta kebutuhan masyarakat dan pelayanan masyarakat (public service), menjaga keamanan rakyat dan negara, membantu menegakkan keadilan dan pencapaian kemakmuran dalam hal pengelolaan asset milik rakyat dan negara, dan mengawasi kinerja pelayan-pelayan rakyat mulai dari Tingkat RT, RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan hingga Kabupaten/Kota dan mempertanggungjawabkannya langsung kepada rakyat di kawasan lingkungan mulai dari RT, RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan hingga Kabupaten/Kota.)

Bupati/Walikota : Pelayan rakyat di Tingkat Kabupaten/Kota yang dicalonkan dan dipilih oleh rakyat, mendapatkan mandat dari rakyat untuk bekerja mengatur, mengurus, melayani kepentingan serta kebutuhan administratif dan pelayanan masyarakat (public service), menjaga keamanan rakyat dan negara, dan asset milik rakyat dan negara, membantu menegakkan keadilan dan pencapaian kemakmuran dalam hal pengelolaan asset milik rakyat dan negara, dan mempertanggungjawabkannya langsung kepada rakyat di kawasan lingkungan mulai dari RT, RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan hingga Kabupaten/Kota.

(DPRD Tingkat I : Jembatan penghubung rakyat yang dicalonkan dan dipilih oleh rakyat untuk bekerja sebagai penghubung rakyat dengan pelayan-pelayan masyarakat dalam hal kepentingan serta kebutuhan masyarakat dan pelayanan masyarakat (public service), menjaga keamanan rakyat dan negara, membantu menegakkan keadilan dan pencapaian kemakmuran dalam hal pengelolaan asset milik rakyat dan negara, dan mengawasi kinerja pelayan-pelayan rakyat mulai dari Tingkat RT, RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota hingga Propinsi dan mempertanggungjawabkannya langsung kepada rakyat di kawasan lingkungan mulai dari RT, RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota hingga Propinsi.)

Gubernur : Pelayan rakyat di Tingkat Propinsi yang dicalonkan dan dipilih oleh rakyat, mendapatkan mandat dari rakyat untuk bekerja mengatur, mengurus, melayani kepentingan serta kebutuhan administratif dan pelayanan masyarakat (public service), menjaga keamanan rakyat dan negara, dan asset milik rakyat dan negara, membantu menegakkan keadilan dan pencapaian kemakmuran dalam hal pengelolaan asset milik rakyat dan negara, dan mempertanggungjawabkannya langsung kepada rakyat di kawasan lingkungan mulai dari RT, RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota hingga Propinsi.

(MPR: Jembatan penghubung rakyat dari setiap Propinsi yang dicalonkan dan dipilih oleh rakyat untuk bekerja sebagai penghubung rakyat dengan Presiden Dan para pembantunya dalam hal kepentingan serta kebutuhan masyarakat dan pelayanan masyarakat (public service), menjaga keamanan rakyat dan negara, membantu menegakkan keadilan dan pencapaian kemakmuran dalam hal pengelolaan asset milik rakyat dan negara, dan mengawasi kinerja Presiden dan pembantu-pembantunya.

DPR : Jembatan penghubung rakyat dari setiap Propinsi yang dicalonkan dan dipilih oleh rakyat untuk bekerja sebagai penghubung rakyat dengan pelayan-pelayan masyarakat dalam hal kepentingan serta kebutuhan masyarakat dan pelayanan masyarakat (public service), menjaga keamanan rakyat dan negara, membantu menegakkan keadilan dan pencapaian kemakmuran dalam hal pengelolaan asset milik rakyat dan negara, dan mengawasi kinerja pelayan-pelayan rakyat mulai dari Tingkat RT, RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota hingga Propinsi dan mempertanggungjawabkannya langsung kepada rakyat di kawasan lingkungan mulai dari RT, RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Propinsi, hingga Nasional.)

Presiden : Pelayan rakyat di Tingkat Nasional yang dicalonkan dan dipilih oleh rakyat, mendapatkan mandat dari rakyat untuk bekerja mengatur, mengurus, melayani kepentingan serta kebutuhan administratif dan pelayanan masyarakat (public service), menjaga keamanan rakyat dan negara, menjaga keamanan dan pengelolaan asset dan sumber daya milik rakyat dan negara, membantu menegakkan keadilan dan pencapaian kemakmuran, dan mempertanggungjawabkannya langsung kepada rakyat di kawasan lingkungan mulai dari RT, RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Propinsi hingga nasional serta menjadi wakil rakyat Indonesia di dunia Internasional dan yang menghubungkan rakyat dengan dunia internasional untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan rakyat dan bertanggungjawab untuk menegakkan keadilan dan kemakmuran di muka bumi serta menunaikan kewajiban sebagai manusia yang ber-Ketuhanan dengan hak-haknya yang wajib dijunjung tinggi.

Bersambung….

Salam hangat selalu,

Mariska Lubis

About bilikml

Saya adalah saya yang memiliki cinta untuk semua. Biarlah semua yang saya tulis menjadi ibadah, hormat, dan pengabdian kepada Yang Maha Kuasa agar berguna dan bermanfaat bagi semua yang saya cintai, Indonesia. Long lasting love for lust.... Freedom toward never ending and never last happiness.
This entry was posted in Perubahan, Politik and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s