KPU dan Bawaslu Pasti Benar?!

Sunber; sapulidinews.com

Sunber; sapulidinews.com

Dunia ini diisi oleh manusia-manusia yang tidak pernah tidak berbuat salah, kecuali manusia yang sudah dianggap Tuhan oleh manusia lainnya sehingga semua kesalahan pun dianggap benar. Begitu juga dengan manusia-manusia di dunia politik dan pemerintahan, termasuk lembaga-lembaganya, apa pasti selalu benar? Hebat betul kalau “PASTI BENAR”!

Sengketa soal pemilu, baik di tingkat daerah maupun nasional di MK sesungguhnya bukan hal yang baru. Jika memang tidak pernah ada sengketa, maka tentunya pemerintah Republik Indonesia tidak perlu membuat Mahkamah Konstitusi. Bupati, Gubernur, dan Calon Anggota Legislatif sudah sering mengajukan protes kepada MK dengan mengajukan segala tuduhan-tudahan kemungkinan kecurangan, dan kali ini seorang Calon Presiden, yaitu Prabowo Subianto yang mengajukan protes ke MK.

Terlepas dari soal menang atau kalah, mengingat banyaknya protes pada Pileg April lalu saja, seharusnya masyarakat Indonesia bisa melihat betapa kacau balaunya penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Bahkan bisa dikatakan bahwa Pemilu Legislatif di bulan April 2014 lalu adalah Pemilu terburuk yang pernah berlangsung di Indonesia. Terlalu banyak pengulangan yang terjadi di hampir seluruh daerah dan banyaknya gugatan yang diajukan, lebih dari 900 meski yang diterima hanya sedikit sekali oleh MK, seharusnya menjadi bukti kuat betapa tidak kompetennya penyelenggara Pemilu. Herannya, sudah tahu gagal kenapa ditutupi dan seolah-olah benar sehingga terus dilanjutkan untuk mengadakan Pemilu Presiden.

Barangkali banyak masyarakat Indonesia yang sudah lupa dengan masalah ini karena tertutup dengan euphoria Pilpres dan lebih asyik berkubu serta saling menjatuhkan daripada berpikir akan masalah yang belum selesai. Tentunya hal ini sangat menguntungkan pemerintah dan pihak-pihak penyelenggara Pemilu, karena semua kesalahan dan kekacuan yang sudah mereka buat menjadi sirna dan seolah-olah tidak pernah ada. Bisa jadi sengaja juga dibuat seperti ini mengingat waktu yang dibuat seperti sangat sistematis dan sangat pendek, dan kehebohan Pilpres yang dibantu oleh media massa juga sangat bombastis. Pertanyaan saya dari beberapa bulan sebelum Pilpres tetap sama, ada apa? Apa maksudnya dilakukan semua ini?!

Seperti yang pernah saya ungkapkan dalam berbagai tulisan di tahun-tahun yang lalu ketika Pilkada banyak berlangsung di berbagai daerah, Undang-Undang dan peraturan Pemilu yang ada saja sudah sangat berantakan. Tidak ada kejelasan mana yang disebut dengan pemilih dan mana suara pemilih. Pemilih tentunya mereka yang terdaftar dalam daftar peserta Pemilu namun mengapa suara pemilih diasumsikan adalah hasil perhitungan suara yang sah hasil pencoblosan. Oleh karena itu, tidak heran bila seorang Gubernur bisa dilegitimasi karena 84% peserta pemilih tidak memilihnya, meski dari hasil perhitungan suara mendapat suara di atas 30%. Begitu juga dengan Presiden yang diangkat karena 60% mendapatkan suara 60% pencoblos, meski sesungguhnya hanya mendapat dukungan 20% dari pemilih terdaftar. Lantas bagaimana bisa mengaku-aku pilihan rakyat jika demikian? Bagaimana juga bisa bekerja dengan baik jika sebagian besar masyarakat tidak mendukung mereka?

MK sendiri pada bulan Januari 2014 sudah memutuskan bahwa UU dan peraturan Pemilu yang ada tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD’45, tetapi kenapa sampai harus menunggu tahun 2019 untuk memperbaikinya? Jika memang demikian fakta dan kenyataannya, maka bagaimana mungkin pemerintahan saat ini, termasuk KPU dan Bawaslu dianggap pasti benar?

Yang membuat saya juga semakin tidak habis pikir adalah kemudian sebagian masyarakat justru “terjebak” oleh arus pemikiran yang diarahkan bahwa KPU dan Bawaslu pasti benar. Pengkubuan yang terhadi pada Pilpres menjadi alat yang sangat ampuh dan jitu untuk bisa “membersihkan diri” dari segala dosa dan kesalahan yang telah dibuat. Bahkan, protes yang diajukan oleh Kubu Prabowo pun dianggap sebagai kebodohan dan kesalahan, yang bisa diartikan bahwa sebagian masyarakat sudah dibuat yakin bahwa KPU dan Bawaslu pasti benar. Oleh karena itu, protes dan gugatan atas terjadinya kecurangan dan money politic selama ini bisa dianggap tidak pernah terjadi dan penyelenggara Pemilu tidak pernah salah. WOW!!!
Terbayang oleh saya bagaimana jika Kubu Jokowi-JK yang kalah? Akankah para pendukungnya menganggap bahwa melakukan gugatan kepada MK adalah sebuah kesalahan dan kebodohan juga? Nggak janji, deh!!!

Apa yang saya bicarakan ini bukan soal sikap pembelaan terhadap salah satu kubu melainkan sebuah pemikiran atas apa dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan oleh pemerintahan saat ini terhadap masyarakat Indonesia lewat penyelenggaraan Pemilu. Seharusnya masyarakat Indonesia bersatupadu untuk bisa memiliki Pemilu yang baik dan benar dengan berpikir objektif dan panjang ke depan, bukan hanya memikirkan suka tidak suka terhadap calon Presiden atau kepentingan diri sendiri. Berusaha juga untuk belajar dan berhenti menjadi objek politik, berhenti menjadi manusia penonton (audience people) yang hanya meyakini apa yang ditontonnya tanpa berpikir secara mendalam dan senang menjadi tontonan, jika memang ingin Indonesia ini maju.

Alasan “saya bodoh” sepatutnya dimaknai dengan sesungguhnya sehingga tidak perlu sok tahu dan ikut-ikutan. Tidak perlu juga menuding orang-orang yang benar tahu dan mencoba memberi tahu dengan segala pembenaran dan alasan-alasannya. Membedakan mana yang benar politisi, mana yang politik dan mana yang bisnis saja tidak bisa, kok! Tahu diri dan sadar diri sajalah! Semua orang punya kapasitas dan kemampuannya masing-masing, punya kelebihannya dan juga punya kekurangan serta kelemahan, serta tidak pernah berbuat tidak salah. Sebegitu bebal dan kerasnya hati serta kepalanyakah untuk merendahkan diri untuk belajar? Untuk apa beragama jika demikian?!

KPU dan Bawalu bukanlah lembaga yang pasti benar. KPU dan Bawaslu tidak terisi manusia-manusia yang selalu pasti benar! Sebagai rakyat yang berdaulat dan berkuasa atas negeri Indonesia seharusnya bisa berpikir keras untuk bisa merdeka dari kepentingan-kepentingan kekuasaan yang memposisikan mereka sebagai pihak yang pasti benar. Rakyat Indonesialah yang membayar, menggaji, memberikan mereka fasilitas, dan mandate untuk bekerja dengan baik dan benar, sehingga adalah hak rakyat Indonesia untuk menuntut mereka bila mereka sudah tidak bekerja dengan baik dan benar berdasarkan segala bukti-bukti yang ada sebelum dari Pemilu Pilpres ini. Jangan mau dong, diarahkan berpikir bahwa KPU dan Bawaslu pasti benar! Rugi amat kita sebagai rakyat Indonesia!!!

Pikir-pikir lagi, ya!!!

Salam hangat selalu,

Mariska Lubis
15 Agustus 2014

About bilikml

Saya adalah saya yang memiliki cinta untuk semua. Biarlah semua yang saya tulis menjadi ibadah, hormat, dan pengabdian kepada Yang Maha Kuasa agar berguna dan bermanfaat bagi semua yang saya cintai, Indonesia. Long lasting love for lust.... Freedom toward never ending and never last happiness.
This entry was posted in Politik and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to KPU dan Bawaslu Pasti Benar?!

  1. Pingback: Dilema MA dan MK, Rakyat Taruhannya | Bilik ML

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s