Menantang Nyali MK

Sudah terlalu banyak masalah yang dibuat akibat penyelenggaraan Pemilu yang jauh dari kata bersih, jujur, dan rahasia. Berkali-kali kita melakukan Pemilu tetapi terus saja buruk, penuh dengan money politic, kecurangan, dan kesalahan-kesalahan yang tentunya pada akhirnya membuat rakyat Indonesia susah. Sayangnya, belum ada keputusan MK yang benar-benar membantu menuju perubahan yang lebih baik. Seharusnya, sejak Pemilu Legislatif April lalu, MK sudah bisa memutuskan pengulangan pemilu buruk tetapi tak dilakukan. Sekarang, beranikah MK mengambil keputusan pengulangan Pemilu?!

Melakukan pengulangan Pemilu tentunya bukan sesuatu yang mudah, ada banyak sekali pertimbangan yang perlu dilakukan. Salah satunya adalah alasan biaya. Dana besar sudah dikeluarkan untuk Pemilu, sehingga sulit bila harus keluar biaya lagi dengan jumlah yang besar lagi pula. Apalagi situasi ekonomi kita sedang tidak baik, perputaran uang masuk dalam kas negara hanya cukup untuk bayar hutang saja.  Tetapi jika dipikirkan lagi, pengulangan Pemilu yang buruk adalah hak rakyat dan kewajiban pemerintah. Yang bayar adalah rakyat, pemerintah dan semua penyelenggara harus bertanggungjawab bila tidak memberikan pemilu yang baik. Jadi tidak ada alasan bila rakyat menghendaki pengulangan. Siapa suruh tidak bekerja dengan baik untuk rakyat?!


Perbaikan dalam sistem dan aturan penyelenggaraan Pemilu sebelum melakukan pengulangan juga perlu ditinjau ulang dan diperbaiki. MK pada bulan Januari 2014 sudah mengatakan bahwa UU Pemilu selama ini tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 45, sehingga seharusnya segera diubah sebelum melakukan Pemilu, bukan menundanya hingga 2019. Dari sini saja sebetulnya pihak penyelenggara Pilpres dan Pileg sudah jelas melakukan praktek pemilu yang tidak sesuai dengan UUD 45 dan Pancasila, sehingga bisa dianggap tidak sah. Walaupun ini bisa menjadi perdebatan panjang, tetapi MK sendiri berarti sadar penuh bahwa memang harus ada perubahan di dalam peraturan dan perundangan Pemilu. Tentunya ini juga memakan waktu dan proses yang panjang.

Bagi saya pribadi, dari sebelum Pileg pun sudah lebih baik menunda saja daripada memaksakam diri hingga akhirnya menjadi kacau balau dan berantakan. Apalagi mengingat pemilu sebelum-sebelumnya sudah banyak melakukan “penipuan” terhadap rakyat, di mana aturan yang ada bisa melegitimasi seseorang menjadi pejabat di pemerintahan meski tak mendapat dukungan lebih dari 80 persen rakyat pemilihnya. Toh, Presiden SBY sendiri memang menang 60 persen suara pemilih tetapi itu hanya 20 persen dari total jumlah pemilih terdaftar di Indonesia. Bagaimana mau memimpin jika sebenarnya tak mendapatkam dukungan rakyat?! Makanya jadi olah-olah lagi lewat aturan-aturan koalisi, bukankah begitu?!

Yang menjadi dilema kemudian adalah bagaimana dengan kedudukan presiden SBY hingga terjadi Pemilu ulang dan pengangkatan presiden baru, mengingat beliau sudah hampir habis masa jabatannya dan tak bisa menjadi Presiden lagi. Enak betul jika beliau diberikan kesempatan memperpanjang posisi dan jabatannya, jangan-jangan kekacauan penyelenggaraan Pemilu ini memang sengaja dilakukan untuk hal ini. Bukanlah hal yang tidak mungkin terjadi, sebab banyak sekali pekerjaan rumah SBY yang belum diselesaikan, belum lagi  masalah-masalah dan kekacauan yang dibuatnya selama ini.

Seperti yang ditulis oleh Sutarno, dosen Fakultas Teknik Indusri UII Yogyakarta dalam penggalan catatan kecilnya, “… Kebenaran dan kejahatan sudah jelas bedanya. Tipis… tipis… tipis sekali bedanya. Siapa pahlawan, siapa pengkhianat, siapa yang jujur dan pembohong? Moralitas elit semakim buram, tindakannya membingungkan rakyat. Elit politik semakin pandai bersandiwara di hadapan rakyat. Seorang koruptor bisa tampil sebagai pahlawan dengan berbagai polesam kejujuran, keluguan, hingga mengaburkan kasus korupsi menjadi kasus politik. Sandiwara seolah orang bersih yang hanya menjadi korban politik penguasa. Mereka diam-diam menelusup dan bermain dalam pemilu presiden. KPU diperdaya. Rakyat begitu percaya dan mudah dikelabui dengan berbagai sandiwara yang dimainkan para elit politik, pelanggar HAM, dan pelaku korupsi….” .

Lantas, sanggupkah kita tidak memiliki Presiden?! Menurut saya, sih, sanggup sebab selama era reformasi, sepertinya memang Indonesia tak memiliki presiden yang sesungguhnya. Presiden hanya menjadi jabatan saja, sementara fungsinya sebagai pemimpin dan kepala sama sekali tidak dijalankan. Tanpa semua itu pun, Indonesia tetap bisa bertahan dan berjalan meski terseok-seok. Barangkali justru lebih baik tidak ada saja dulu Presiden hingga benar-benar ada Presiden yang mampu menjadi pemimpin dan kepala negara serta pemerintahan. Tahu persis apa dan siapa dirinya, sesuai waktu, tempat, dan posisinya. Paling tidak, sadar diri bahwa yang bayar gaji adalah rakyat, bukan partai atau ketua partai sehingga hanya ada satu kepentingan saja yaitu rakyat, bukan partai!

Jujur saja, saya ingin sekali menantang MK, KPU, Bawaslu, bahkan semua pembuat sistem dan aturan Pemilu hingga Mendagri dan Presiden serta seluruh ketua partai untuk menjelaskan kepada seluruh rakyat Indonesia apa Presiden Indonesia dengan jelas dan benar. Jangan hanya dijelaskan sebagai pemimpin negara dan kepala pemerintahan serta berkutat pada kriteria-kriteria sehingga bisa menyesatkan. Yang terjadi pada Pilpres adalah kekisruhan soal perbedaan selera dan keinginan berdasarkan kriteria-kriteria yang sesungguhnya sangat suka-suka dan tidak terarah. Rakyat tidak paham dan tidak diajarkan atau diberikan pendidikan tentang apa Presiden Indonesia itu dengan benar, sehingga mudah saja digiring ke sana sini seperti bola. Bagaimana mau buat Pemilu dengan baik jika dasar pemikirannya saja tidak paham?!

Bagi saya pribadi, Presiden Indonesia adalah “Pelayan rakyat di Tingkat Nasional yang dicalonkan dan dipilih oleh rakyat, mendapatkan mandat dari rakyat untuk bekerja mengatur, mengurus, melayani kepentingan serta kebutuhan administratif dan pelayanan masyarakat (public service), menjaga keamanan rakyat dan negara, menjaga keamanan dan pengelolaan asset dan sumber daya milik rakyat dan negara, membantu menegakkan keadilan dan pencapaian kemakmuran, dan mempertanggungjawabkannya langsung kepada rakyat di kawasan lingkungan mulai dari RT, RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Propinsi hingga nasional serta menjadi wakil rakyat Indonesia di dunia Internasional dan yang menghubungkan rakyat dengan dunia internasional untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan rakyat dan bertanggungjawab untuk menegakkan keadilan dan kemakmuran di muka bumi serta menunaikan kewajiban sebagai manusia yang ber-Ketuhanan dengan hak-haknya yang wajib dijunjung tinggi”. Entah bagaimana menurut pandangan para elit politik, pemerintah, dan penyelenggara pemilu.

Kita tunggu sajalah, seberapa besar nyali 9 hakim di Mahkamah Konstitusi. Apakah mereka berani melakukan perubahan bagi Indonesia dan menjadi pahlawan sejatinya atau hanya menjadi hakim yang menjabat dan memiliki kedudukan tanpa berfungsi sebagai hakim yang menegakkan keadilan dan kebenaran. Siapa tahu saja! Seperti juga lanjutan tulisan Sutarno, “Saat kutulis kalimat ini, aku masih menunggu datangnya pahlawan. Kuharap tak kesiangan, meskipun mentari telah terseok di atas kepala. Barangkali aku akan menangia di pangkuan Ibu Pertiwi, meratapi nasib bangsaku. Barangkali aku akan membiarkan mereka memakan daging saudaranya sendiri….”.

Semoga hari ini dan nanti bisa lebih terisi dengan kerendahan hati dan rasa malu serta nyali yang besar untuk menghadapi kenyataan tentang diri sendiri!

Salam hangat selalu,

Mariska Lubis
20 Agustus 2014

About bilikml

Saya adalah saya yang memiliki cinta untuk semua. Biarlah semua yang saya tulis menjadi ibadah, hormat, dan pengabdian kepada Yang Maha Kuasa agar berguna dan bermanfaat bagi semua yang saya cintai, Indonesia. Long lasting love for lust.... Freedom toward never ending and never last happiness.
This entry was posted in Politik. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s