Tirani Berdalih Demokrasi

Seandainya memang benar demokrasi itu mau diterapkan dengan baik maka semua aturan dan peraturannya pun harus mendukung. Begitu pula semua lembaga pelaksana dan aparat hukumnya, seharusnya tidak semena-mena dan berlaku adil demi tegaknya hukum, kebenaran, keadilan, dan demokrasi. Kalau tidak, maka demokrasi ini hanya olah-olah dari tirani saja, dong!

Sudah ratusan tahun perdebatan penerapan demokrasi di dunia ini terjadi, dan terus terjadi hingga saat ini. Alasan utamanya adalah karena belum ada penerapan demokrasi yang benar-benar demokratis. Sistem perwakilan rakyat lewat partai dalam sistem demokrasi terbukti menjadi sarana kapitalis untuk berkuasa. Praktek yang sudah dilakukan 600 tahunan ini banyak ditentang oleh kaum sosialis yang memang tidak sepaham dengan kapitalis.

Yang kemudian menjadi masalah dalam penerapan demokrasi adalah faktor budaya, pendidikan, ekonomi, dan situasi kondisi tiap negara yang berbeda-beda. Tidak bisa tiap negara menerapkan sistem demokrasi yang sama dengan negara-negara lain, harus ada penyesuaian atau adjustment. Namun seringkali sistem yang sama dipaksakan diterapkan dengan berbagai alasannya, terutama sebagai dalih kekuasaan, sehingga bukannya demokrasi malah menjadi tirani berkedok demokrasi semata.

Seperti yang terjadi di Indonesia, di mana era reformasi terus berkoar tentang demokrasi. Memang betul bahwa ada perubahan dari era Orba, di mana kita bisa lebih bebas berpendapat dan bersuara, tetapi hanya sampai di sana saja. Buktinya, seorang presiden saja bisa terpilih karena 80 persen penduduk Indonesia yang terdaftar sebagai pemilih justru tidak memilihnya. Jika dihitung dari suara pemilih yang mencoblos memang 60 persen tetapi tetap terlalu kecil untuk dilegitimasi menjadi Presiden. 20 persen yang memilih, 80 persen yang tidak memilihnya, kenapa bisa tetap dilantik jadi Presiden?! Rakyatnya juga  nurut saja, nggak ngerti, ya?!

Sadar karena tidak mendapat dukungan walaupun mengaku-aku sebagai Presiden pilihan rakyat, maka aturan dan Undang-Undang Pemilu pun diolah-olah untuk mendapatkan kekuatan. Aturan koalisi jika dipikirkan lebih lanjut, apa benar sesuai dengan demokrasi? Kalau asumsinya bahwa partai adalah wakil rakyat dan anggota legislatif adalah benar menyuarakan suara rakyat, ditambah dengan tegaknya hukum, maka masih bisalah dijadikan alasan kuat. Pada prakteknya kan, tidak demikian. Yang ada rakyat dikuasai oleh tiran dan tirani dalam bentuk kelompok-kelompok atau yang biasa disebut dengan jatah/bagi-bagi kursi.

Pada pemilu legislatif April lalu, sebenarnya terlihat jelas penyimpangan penerapan demokrasi di Indonesia. Partai-partai dengan kekuasaannya mencalonkan anggota-anggota legislatif tanpa kejelasan dan keterbukaan mengapa mereka dicalonkan. Rakyat yang diminta mendukung dan memilih tidak diberi kesempatan untuk mengenal atau mengetahui calon-calon wakilnya sendiri di legislatif. Wajar jika banyak yang kebingungan dan bahkan tidak kenal sama sekali dengan calon-calon yang diajukan. Bukan hanya itu, calon-calon sendiri kebingungan dengan nomor urut dan sistem perhitungan suara di dalam partai mereka sendiri. Ini sungguh sangat luar biasa!

Tak heran bila money politic terus terjadi, apalagi dengan situasi kondisi ekonomi yang tidak baik, semakin mudah uang digunakan sebagai komoditas politik. Kapitalisme yang selama ini diterapkan juga membuat hampir seluruh bidang menjadi industri, sehingga wajar kalau uang bisa bicara banyak. Korupsi pun semakin tak terbendung karena diberikan celah dan kesempatan untuk melakukannya. Biarpun ada KPK, kalau cuma fokus pada orang yang sudah korupsi tanpa menutup semua celah dan lubang yang ada, ya sama saja bohong!

Sudah pasti semua ini disanggah dan disangkal terus, kalau mengakui berarti mengakui kesalahan dong?! Bisa-bisa hilang muka dan jabatan! Mana maulah mereka?! Sudah enak, kok!  Punya jabatan, kekuasaan, dihormati, bahkan bisa membodohi rakyat yang menggaji dan membayar semua pengeluaran mereka. Enak banget, deh! Apalagi setelah Pilpres ini, orang seperti saya yang terus meributkan hal ini dari awal pun dituduh berkubu. Padahal, sebelum Pilpres, semua juga ribut hal yang sama. Makanya saya heran banget!

Aneh sekali bila praktek demokrasi abal-abal lewat pemilu dan segala aturan serta penerapannya ini bisa tertutup dengan mudahnya hanya karena kemenangan dan kekalahan kubu masing-masing. Ini bukan soal menang kalah, bukan juga soal kubu, tetapi memang sudah sejak era Orba dan diperburuk di era reformasi, pelaksanaan Pemilu sudah tidak demokratis. Meskipun disebut-sebut sebagai ajang demokrasi, tetap saja tidak sesuai dengan prinsip dasar demokrasi. Nggak ada deh hubungannya dengan tidak legowo dan tidak menerima kekalahan! Ini soal tirani yang berdalih demokrasi!

Sayangnya memang tingkat pendidikan politik di Indonesia ini sangat rendah, diakui tak diakui disadari tak disadari. Saya sendiri suka bingung dengan yang mengaku politisi dan bicara politik, mengerti bagaimana prinsip-prinsip dasar pemikiran politik pun tidak. Asyik saja teriak-teriak untuk mencari eksistensi tanpa sadar sudah menjadi permainan orang-orang politik yang lebih kuat. Begitu juga dengan rakyat yang tak suka politik, tak mengerti politik, dan sok tahu politik, menjadi makanan empuk untuk dipermainan oleh pemain-pemain di politik.

Jika semua kesalahan yang telah terjadi terus ditutupi dan tirani tetap berdalih demokrasi diterapkan, terus kenapa mimpi ada perubahan lebih baik? Ibarat orang sakit jiwa, yang tak mau mengakui sakit jiwa, mana bisa diobati?! Orang yang mencoba mengobati pun dituduh lebih sakit jiwa, dan karena saking sudah kisruhnya, blunder mana yang benar sakit jiwa mana yang tidak. Oleh karena itu, cukup sudah!

Tidak ada yang bisa diharapkan untuk perubahan lebih baik selain menjaga diri sendiri agar terus waras dan tidak terbawa arus. Terus waspada meski disingkirkan dan dihina serta dimaki-maki dan dituding-tuding. Maju terus melangkah dan merdekakan diri dari tirani pembodohan dan pembodohan. Orang yang berpikiran maju selalu melakukan apa yang belum orang lain lakukan, dan ketika pada saatnya tiba, mereka tidak bisa apa-apa karena sudah ketinggalan. Biar saja, karena itu pilihan mereka dan silahkan tanggung resikonya sendiri. Begitu juga dengan kita, kenapa takut?!

Demokrasi?! Hallo! Ngaku sajalah kalau tiran!

Salam hangat selalu,

Mariska Lubis
22 Agustus 2014

About bilikml

Saya adalah saya yang memiliki cinta untuk semua. Biarlah semua yang saya tulis menjadi ibadah, hormat, dan pengabdian kepada Yang Maha Kuasa agar berguna dan bermanfaat bagi semua yang saya cintai, Indonesia. Long lasting love for lust.... Freedom toward never ending and never last happiness.
This entry was posted in Politik. Bookmark the permalink.

2 Responses to Tirani Berdalih Demokrasi

  1. vontho says:

    Saya tertarik dengan paragraf yang berisikan kalimat 20% yang memilih dan 80% yang tidak memilihnya tetapi tetap bisa dilantik jadi presiden. Cara pemilihan seperti apa yang perlu dilakukan agar seorang presiden terpilih benar-benar sah menjadi presiden?

  2. Pingback: Yang Penting Calonnya!!! | Bilik ML

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s