Yang Penting Calonnya!!!

gambar-bendera-indonesiaRibut-ribut soal pemilu langsung versus melalui DPRD sepertinya sudah terlalu melenceng dari inti permasalahan yang utamanya. Kedua sistem ini sama-sama tidak melanggar konstitusi dan sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing yang sebenarnya sama saja. Yang paling penting untuk diubah saat ini justru adalah sistem pencalonannya. Mau calon yang dipilih langsung maupun yang dipilih oleh DPRD jika terus seperti saat ini, sama saja tidak menghormati rakyat yang memegang kekuasaan tertinggi di Indonesia!

Hingga saat ini saya masih sering geleng-geleng kepala dengan kepala-kepala berkotak kubu yang tidak juga bisa melepaskan diri dan menjadi manusia merdeka. Persoalan Pemilu bukanlah persoalan baru akibat Pilpres kemarin tetapi sudah merupakan persoalan panjang yang seharusnya dirunut dari awal. Jika masih saja terus dibatasi oleh perkubuan, maka tidak akan pernah bisa melihat dengan jernih apa masalah utamanya. Malah semakin mudah untuk dijadikan bahan permainan di dalam politik yang tidak akan mengubah apapun selain memperkuat kaki para tiran yang selalu menggunakan kata demokrasi dan rakyat sebagai sarana dan objeknya.

Sekali lagi coba diingat kembali masalah Pemilu di tahun 2014 saja, di mana pada Januari lalu Mahkamah Konstitusi sudah jelas menyebutkan bahwa aturan Pemilu yang ada tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD’45. Yang seharusnya dipertanyakan adalah mengapa masih diterapkan pada Pileg dan Pilpres tahun 2014 ini? Apakah memang ada unsur kesengajaan untuk membuat Pemilu menjadi kacau balau?! Jika memang berniat baik dan benar, tentunya harus segera ada perubahan di dalam aturan sehingga tidak terjadi kekacauan seperti yang terjadi pada Pileg dan Pilpres yang lalu.

Begitu juga dengan kekacauan pada Pileg April lalu di mana banyak sekali pengulangan dan protes di mana-mana, yang sebetulnya oleh Mahkamah Konstitusi bisa ditetapkan sebagai Pemilu yang gagal. Pertimbangan soal waktu dan uang yang kemudian mengorbankan masa depan seluruh rakyat Indonesia sangatlah tidak rasional. Keputusan yang diambil hanya untuk jangka pendek tanpa mempertimbangkan resiko dan konsekuensinya di jangka panjang tidak akan menyelesaikan masalah tetapi justru membuat masalah baru dan semakin banyak masalah yang timbul. Buktinya, penyelenggara Pileg gagal pun bisa dipermulus jalan untuk bisa menyelenggarakan Pilpres. Apa sih, maunya?!

Yang paling bikin ruwet justru adalah ketika masyarakat tidak juga “mudeng” dan malah terbawa arus oleh perkubuan yang terus berlanjut hingga saat ini. Prabowo yang mengajukan protes ke MK pun dituding hanya seputar ketidaklegowoan karena tidak menerima kekalahan Pilpres. Sayangnya lagi, para pengacara beliau pun tidak merunut kekacuan pemilu yang sistematis dan terencana dari awal, hanya berkutat di persoalan Pilpres saja. Mahkamah Konstitusi sudah dapat diduga tidak akan pernah mengabulkan permintaan beliau karena jika dikabulkan, maka seluruh keputusan yang mereka ambil sejak Pileg juga bisa berantakan semua. Jadi, intinya bukan soal perkubuan tetapi soal sistematika dan perencanaan yang busuk yang diterapkan dalam Pemilu sejak era reformasi berlangsung di Indonesia. Bukan kubu-kubuan saja! Itu terlalu cetek!!!

Sekarang soal pemilu langsung versus dipilih oleh DPR, lagi-lagi urusan perkubuan yang diangkat. Sungguh sangat menyedihkan sekali. Yang seharusnya dibaca dan diperhatikan secara serius, dipelajari dan dipikirkan baik-baik adalah UU dan aturan-aturan Pemilu yang ada. Coba perhatikan mulai dari UUD 1945 pasal 18 ayat 4 hingga menjadi Undang-Undang No 32 tahun 2004 yang direvisi menjadi UU No. 12 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah. Mau secara langsung ataupun dipilih oleh DPR sama-sama tidak melanggar konstitusi dan sama-sama merupakan perwujudan dari demokrasi yang sudah berlangsung ratusan tahun di dunia ini. Jadi, tidak masuk di akal alasan pelanggaran konstitusi dan demokrasi seperti yang terus diumbar saat ini.

Jika mau dipikirkan lebih lanjut, sebetulnya yang paling masalah adalah justru pada sistem pencalonannya. Selama ini rakyat terus dibuat yakin dengan penerapan demokrasi tidak juga diberikan kesempatan untuk menentukan calon mereka sendiri. Coba ingat-ingat lagi pada Pileg April lalu, apa kenal dengan semua calon-calon yang diajukan?! Mereka padahal merupakan calon-calon yang mewakili daerah, bagaimana jika rakyat di daerahnya sendiri tidak kenal?! Mengapa harus partai yang mengajukan mereka?! Bagaimana partai menentukan mereka hingga bisa menjadi calon yang dianggap pantas?! Ada yang tahu?! Di mana keterbukaan dan kejujuran yang selalu diumbar?!

Begitu juga dengan calon-calon independen. Bagaimana mungkin mereka mengaku-aku diajukan oleh rakyat?! Apa buktinya memang benar diajukan oleh rakyat?! Kita semua tahu, kok, KTP dukungan rakyat itu bisa dibeli dari oknum-oknum dan memang menjadi lahan permainan tim kampanye. Lagipula, itu hanya KTP dukungan bukan pencalonan. Syarat yang tercantum dalam Undang-Undang yang dibuat oleh MPR/DPR (pemerintah) dan diterapkan oleh penyelenggara Pemilu termasuk KPU dan Bawaslu, sama sekali tidak berpihak kepada demokrasi, karena rakyat tidak pernah diberikan kesempatan untuk mencalonkan. Rakyat hanya diminta mendukung dan memilih saja, kok! Benar ini demokrasi?!

Kita lihat saja kualitas anggota dewan, kepala pemerintahan, bahkan Presiden dan para pembantunya yang telah membuat Indonesia semakin terpuruk saat ini. Kata “merakyat” yang dijual sama sekali tidak ada gunanya lagi karena terbukti tidak ada yang pro rakyat. Partai menjadi sangat berkuasa hingga semua posisi dan jabatan penting di pemerintahan dikuasai oleh orang-orang partai dan kroni-kroninya. Perebutan kursi jabatan oleh partai menjadi bukti bahwa memang yang dipikirkan adalah partai, bukan rakyat. Padahal mereka kerja dan dibayar oleh rakyat, bukan oleh partai. Tak heran bila orang yang tak mengerti bagaimana membuat Undang-Undang pun menjabat di MPR dan DPR, padahal sarjana hukum pun perlu belajar bertahun-tahun lagi untuk bisa mengerti bagaimana membuat Undang-Undang. Tentunya ini bisa diasumsikan sebagai bagian dari konspirasi pembodohan karena orang-orang seperti inilah yang paling mudah untuk menjadi kaki tangan penguasa berkuasa. Kebanyakan yang benar pintar dan berhati mulia serta pro pada rakyat disingkirkan dan tersingkir dengan sendirinya.

Jika kemudian ada yang menyebut bahwa ini adalah akibat buruk dari demkorasi di mana siapa saja memiliki hak untuk mencalonkan diri dan memiliki jabatan, maka benar adanya. Yang salah sebetulnya bukan soal demokrasinya, karena di dalam penerapan demokrasi bukan berarti bebas tanpa batas. Semua tetap ada aturan dan peraturan yang diperlukan untuk membatasi. Hak bisa saja terus diminta namun kewajiban harus juga selalu dipenuhi terlebih dahulu. Untuk masyarakat yang tidak tahu diri, tidak tahu posisi, waktu, dan tempat, maka aturannya harus dibuat dengan lebih ketat dan serius. Bila dibuat oleh orang-orang yang tak paham politik, hukum, dan bahkan Indonesia, ya, jadinya kacau balau seperti saat ini. Mana ada studi banding bisa dilakukan anggota Dewan jika tahu diri, posisi, dan tempatnya?! Halo!

Kembali kepada soal pemilu langsung versus dipilih DPR, buat saya sama saja tidak beresnya jika tidak diubah sistem pencalonannya. Rakyat harus diberikan kesempatan untuk menentukan calon mereka sendiri sebagai penerapan demokrasi yang sesungguhnya. Hal ini juga akan membantu untuk mengurangi pemborosan yang dilakukan saat pemilu karena rakyat yang memilih, sehingga dana kampanye itu tidak perlu berlebihan. Tentunya ini juga bisa menjadi solusi agar tidak terjadi lagi money politic seperti yang berlangsung di setiap pemilu. Untuk apa menyogok rakyat bila diajukan oleh rakyat?! Yang terpenting adalah dengan cara ini, maka kekuasaan tirani para oligarki partai bisa dihancurkan. Rakyat bisa kembali berkuasa dan partai kembali saja pada tempatnya, yaitu penghasil kader politik bukan sebagai penguasa pemerintahan dan Negara.

Ribet?! Mana ada yang tidak ribet untuk melakukan sesuatu yang baru. Jika mau mudah dan gampangnya saja, maka jangan pernah teriak soal perubahan untuk lebih baik. Kita harus berhenti menaruh mimpi dan harapan pada orang lain, diri sendiri harus memiliki nyali untuk mau bekerja keras melakukan perubahan itu sendiri. Paling tidak, tahu diri, posisi, waktu dan tempat sajalah. Belajar, belajar, belajar. Berhenti menggonggong dan berpikir!!! Cari solusi dengan cara-cara baru sebagai bukti kemerdekaan dan kebebasan dari primordialisme keterbelakangan pemikiran yang berhenti di situ-situ terus. Ingat, mencipta adalah yang membuat manusia berbeda dengan hewan!

Kita harus sadar bahwa saat ini yang kita butuhkan adalah pemimpin yang elite dan berkualitas. Merakyat itu hanya olah-olah untuk mendapatkan eksistensi semata saja, begitu juga dengan demokrasi. Berhentilah mau dibohongi dan dibodohi terus. Sudah jelas yang namanya pemimpin itu harus elite dan berkelas, jika sama dengan rakyat untuk apa jadi pemimpin?! Elite dan berkelas itu bukan berarti borjouis ataupun OKB seperti para tokoh dan pemimpin kita saat ini. Seorang pemimpin dan pemikir sangat langka dan memang menjadi elite karena sangat jarang. Berkelas pun karena yang berkualitas itu sedikit, butuh waktu untuk bisa menjadi seseorang yang berkualitas. Karbitan hanya akan sama seperti kebanyakan tokoh dan pemimpin saat ini. Masa mau terus dibodohi oleh tampilan luar dan omong kosong?!

Jika memang benar mau ada perubahan, tak usahlah ribut tak jelas soal pemilu langsung versus dipilih DPR. Lebih baik berjuang merebut kembali kekuasaan rakyat dari tangan-tangan tiran yang berkuasa. Perjuangankan agar rakyat bisa mencalonkan sendiri pemimpin-pemimpin pemerintahan Negara ini dan mencalonkan wakil-wakil yang menjadi jembatan antara rakyat dan pemerintahan sendiri. Jangan mau terus menerus dibodohi partai-partai dan para kapitalis yang memanfaatkan demokrasi sebagai kuda tunggangan mereka. Kita harus merdeka! Mari rebut kembali Indonesia kita!!!

Salam hangat selalu,

Mariska Lubis
14 September 2014

About bilikml

Saya adalah saya yang memiliki cinta untuk semua. Biarlah semua yang saya tulis menjadi ibadah, hormat, dan pengabdian kepada Yang Maha Kuasa agar berguna dan bermanfaat bagi semua yang saya cintai, Indonesia. Long lasting love for lust.... Freedom toward never ending and never last happiness.
This entry was posted in Perubahan, Politik. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s